Asosiasi: Tempat Hiburan Harusnya Dibina Bukan Dibinasakan

ASOSIASI Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPIJA) sangat menyesali keputusan pemerintah dalam tindakannya untuk memberhentikan izin usaha milik Alexis. Tindakan ini juga dapat mempengaruhi bisnis hiburan lain yang ada di Jakarta.

Menurut Erick Halauwet, Ketua ASPIJA mengatakan saya sebagai ketua asosiasi, saya sesalkan tindakan pemerintah yang arogan. Mestinya gubernur itu lewat anak buahnya bisa meneliti dahulu, dijajaki dahulu, kalau ada penemuan maka diberi peringatan. Asosiasi pun menyesali keputusan dari pemerintah tersebut, karena sebelumnya Alexis tidak diberi peringatan namun langsung diberhentikan begitu saja izinnya. Tempat hiburan itu harusnya dibina bukan dibinasakan, kalou tidak ya semua saja tutup.

“Tidak menutup kemungkinan dengan diberhentikannya izin usaha Alexis, memiliki peluang bahwa pajak dari dunia hiburan secara keseluruhan akan menurun. Tidak hanya itu, kedepannya saya katakan pendapatan dari bisnis hiburan dipastikan akan jatuh,” ujarnya.

Dikatakan, kalau ditindak seperti itu, bagaimana orang akan berani berinvestasi kedepannya. Pasti drop lah. Temen-temen hiburan pasti sudah males, temen-temen pengusaha juga jadi males usaha hiburan. Ketentuannya tidak jelas, aturannya juga.

“Pajak bisnis hiburan di Jakarta yang diberikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri dikatakan oleh Erick hampir sebesar Rp4 triliun. Dari pajak tersebut yang paling banyak memberikan kontribusi adalah bisnis hotel dan hiburan,” katanya.

Ditambahkannya, untuk tempat hiburan sendiri dikenakan pajak sekitar 30%, sedangkan untuk hotel dikenakan pajak sekitar 10%. Di Jakarta sendiri ada sekitar 4.000 tempat hiburan, mulai dari tempat biliard, griya pijat, spa, diskotik, dan karaoke. [kontan.co.id/photo special]