Ekonomi Digital Dinilai Berpotensi Munculkan Unfair Competition

KETIDAKJELASAN upaya pemerintah dalam mengarahkan perkembangan ekonomi digital berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat (unfair competition).

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mengatakan contoh kompetisi yang tidak adil tersebut terjadi antara pelaku usaha konvensional dan perusahaan rintisan (start-up company) berbasis teknologi. Secara spesifik mencontohkan peta persaingan antara AirBnB sebagai perusahaan penyedia layanan perhotelan dalam jaringan dan para pelaku usaha hotel konvensional.

"Terkait hotel tadi, pengusaha tidak pernah tahu supply (AirBnB) berapa. Kami di sektor perhotelan konvensional ketika menghitung untuk peta persaingan, maka kami menghadapi pesaing yang seperti hantu. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi mengungguli terus," ujar Hariyadi.

Dikatakan, kondisi persaingan yang tidak adil tersebut, memunculkan potensi kehilangan pajak sekaligus menggerogoti lapangan kerja secara sistematis akibat perubahan pola pekerjaan. Saya memahami bahwa ekonomi digital telah mampu memudahkan masyarakat dalam bertransaksi. Namun, pembuat kebijakan harus mampu mengatur arah perkembangannya.

"Berbicara masalah disrupsi, kita memang tidak bisa mengabaikan. Menurut saya harus ada keberpihakan pemerintah untuk menumbuhkan aplikator dari dalam negeri. Saya menilai pangsa pasar Indonesia yang besar memberikan kesempatan bagi anak muda Indonesia untuk berinovasi dan melakukan penetrasi dalam optimasi pasar, khususnya terkait dengan kemudahan dalam bertransaksi,” katanya. [antaranews/photo special]